TEORI DEMOKRASI

MENGURAI BENANG KUSUT DEMOKRASI

DISKUSI I

Sejarah Demokrasi

Demokrasi berasal dari kata bahasa yunani yaitu demos dan kratos. Demos mempunyai arti rakyat dan kratos adalah pemerintahan. Demokrasi terlahir sebagai akibat dari sistem pemerintahan yang absolut, yang sangat mengekang kebebasan dan hak-hak rakyat. Sedangkan rakyat sendiri sebagai bagian dari suatu negara yang menginginkan kebebasan sesuai hati nurani mereka tanpa paksaan dan intimidasi. Demokrasi saat ini telah berkembamg pesat dan hampir dianut oleh seluruh negara di dunia. Dengan azas kekuasaan ada ditangan rakyat, pemerintahan sebagai pelaksana dari kekuasaan rakyat tersebut, yang bersumber dari suara rakyat melalui anggota perwakilan rakyat atau parlemen yang kemudian pelaksanaannya diawasi oleh pihak yudikatif.

Inilah pemerintahan yang oleh banyak orang  dianggap sebagai sistem yang sangat ideal saat ini. Tapi dalam pelaksanaannya demokrasi belum sepenuhnya diterapkan secara murni.

DISKUSI II

Pilar-Pilar Demokrasi

Apa argumen dari pilar-pilar demokrasi, mengapa sesuatu dijadikan pilar demokrasi?

Konsep demokrasi adalah untuk hidup bersama, menghindari dominasi yang menonjol. Jadi, pilar-pilar demokrasi digunakan untuk menopang agar demokrasi dapat berdiri karena pilar-pilar itu sendiri telah mempunyai sifat yang demokratis/kesetaraan.

Apa kelebihan dan kelemahan dari masing-masing pilar demokrasi?

1. Pembagian kekuasaan:

Kelebihanà masing-masing fokus dengan tugasnya, saling mengontrol dan mengawasi serta bersinergi sehingga tidak ada dominasi (check and balance).

Kelemahanà keluar dari tugas masing-masing, tidak konsisten dalam melaksanakan tugasnya sendiri sehingga bisa menimbulkan ketidak seimbangan.

2. Partai Politik

Kelebihanà tempat untuk menyalurkan aspirasi rakyat, sarana demokratis untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan hati nurani.

Kelemahanà sarana mencari/berebut kekuasaan, sehingga kadang lupa dengan kepentingan rakyat yang dibawa.

3. Pluralitas

Kelebihanà Sumber daya kekayaan budaya yang beraneka ragam.

Kelemahanà timbul sikap primordialisme yang bisa mengakibatkan perpecahan.

4. Ranah Publik/Kebebasan Pers

Kelebihanà berpendapat dan bersolusi dalam menyuarakan kebenaran, mengontrol jalannya pemerintahan.

Kelemahanà tidak terkontrol dalam memberikan opini/informasi yang seharusnya tidak disebarkan, politik pencitraan dengan berpihak pada suatu kelompok kepentingan.

5. Budaya Politik

Kelebihanà jika budaya politik terwujud, maka keamanan dan keserasian juga akan terwujud.

Kelemahanà sangat sulit mewujudkan budaya politik yang dapat diterima semua kelompok yang ada di dalam masyarakat yang sangat plural seperti di Indonesia.

6. Masyarakat Madani

Kelebihanà sebagai tujuan/cita-cita penerapan sistem demokrasi.

Kelemahanà Dalam pencapaiannya terbentur dengan masalah primordialisme yang menimbulkan perbedaan pandangan tiap-tiap anggota masyarakat yang tidak menghasilkan titik temu.

7. Kepastian Hukum

Kelebihanà adanya hukum akan melindungi hak-hak setiap warga negara, termasuk persamaan derajat perlakuan hukum yang sama.

Kelemahanà hukum diperjualbelikan (money politic), pandang bulu dalam memproses hukum.

8. Hak Azasi Manusia

Kelebihanà dengan diakuinya HAM kehidupan individu dalam bernegara lebih dihormati.

Kelemahanà adanya penyalahgunaan HAM, seakan-akan tidak dibatasi sehingga menimbulkan pertentangan dengan norma yang lain dan mengganggu hak orang lain.

DISKUSI III

Demokrasi Pertengahan Abad 20

Jelaskan varian-varian demokrasi yang muncul pada abad ke-20 (Demokrasi Liberal dan Demokrasi Sosial)!

Varian-varian demokrasi muncul pasca perang dunia II di negara-negara merdeka bekas jajahan negara-negara barat, dimana negara-negara merdeka tersebut memilih otoritarianisme.

Perdebatan-perdebatan antara demokrasi liberal vs demokrasi sosial:

Liberalà kepentingan individu diatas kepentingan bersama/negara.

Sosialà kepentingan bersama/negara diatas kepentinan individu.

Kemudian muncul demokrasi komunitarian yang merupakan hasil kompromi atau jalan tengah dari perdebatan tadi, yang kemudian muncul demokrasi prosedural, demokrasi elitis kompetitif ala Schumpeter, poliarki ala Robert Dahl.

Dengan demikian penerapan konsep demokrasi tergantung pada ideologi-ideologi masing-masing negara.

DISKUSI IV

Demokrasi Pertengahan Abad 20

Rasionalitas adanya demokrasi prosedural

Demokrasi prosedural hadir sebagai alternatif dari demokrasi klasik/substansif yang hanya membicarakan tentang gagasan-gagasan dan norma-norma tanpa mengetahui kondisi riil. Jadi demokrasi prosedural merupakan pelaksanaan teknis demokrasi yang riil di lapangan. Dalam penerapannya ada tiga elemen penting.

Elemen-elemen penting dari demokrasi prosedural

1. Pemiluà mekanisme kompetitif untuk memilih pemimpin secara sah yang melibatkan individu-individu tertentu untuk membuat keputusan lewat persaingan dalam memperoleh atau merebut suara rakyat untuk mencapai kekuasaan.
2. Parlemenà tempat untuk menampung aspirasi rakyat sekaligus mengawasi dan mengontrol kebijakan dalam menjalankan pemerintahan yang terdiri dari wakil rakyat.
3. Partai politikà sekelompok orang yang nempunyai kepentingan dan tujuan sama dan terorganisir, dan berusaha untuk mencapainya dengan meraih atau mencari dukungan/suara rakyat untuk memperoleh kekuasaan.

Kelemahan dari elemen-elemen demokrasi prosedural

Demokrasi prosedural memberikan gagasan walau negara dipimpin oleh para politisi (sekelompok politisi) yang telah memenangkan suara rakyat bisa juga menyalahgunakan kepentingan tersebut.

DISKUSI V

Basis Sosial Ekonomi Demokrasi

Apa rasionalitas yang ada dibalik basis sosial ekonomi bagi demokrasi?

Semakin tinggi derajat sosial ekonomi suatu masyarakat maka semakin demokratis pula sebuah negara tersebut. Demokrasi adalah sistem pemerintahan rakyat, dalam hal ini rakyat haruis mempunyai ruang untuk ikut dalam menentukan jalannya pemerintahan, tidak apathis terhadap pemerintah. Salah satu keinginan rakyat adalah keadilan dan kemakmuran, kemakmuran disini adalah kesejahteraan dengan terpenuhinya kebutuhan hidup rakyat. Jika rakyat puas dengan yang telah dilakukan pemerintah dalam meningkatkan taraf hidupnya, maka rakyatpun akan rela dalam berkontribusi untuk negara.

Bagaiamana dan dengan cara apa basis sosial ekonomi tertentu mempengaruhi derajat demokratisasi sebuah sistem politik?

Tingkat kesejahteraan yang tinggi dan merata, dengan ini bisa merebut perhatian dari masyarakat juga. Atau sektor pendidikan yang telah mencukupi dan bahkan bisa membuat masyarakat sadar akan politik karena pendidikannya. Semakin sejahtera masyarakat maka tingkat partisipasi politik juga makin tinggi karena bisa mendorong untuk memperluas kekuasaan dibidang politik.

Misalnya sebuah masyarakat sosial atau masyarakat ekonom tertentu membuat organisasi lembaga yang kuat untuk mempengaruhi sistem pemerintahan.

Apakah limitasi dari pendekatan tersebut?

Seiring dengan tingkat pendidikan yang diperolehnya, maka merekapun akan mempunyai pemikiran/opini sendiri dalam menanggapi jalannya pemerintahan yang mungkin bisa saja bertentangan, sehingga dia akan bertindak melawan negara atau apathis terhadap pemerintah.

DISKUSI VI

Demokrasi Akhir Abad 20

Transisi, Konsolidasi, dan Pendalaman Demokrasi

Pola Transisi menurut Donald Share

Menurut Share pola transisi dibagi menjadi dua,

a)      Konsensual (dengan kesepakatan)

1)      Inkremental (bertahap): Pola transisi yang melibatkan para pemimpin yang berkuasa dengan cara bertahap, contoh: Transisi di Negara Inggris dan di Eropa Utara 

2)      Transisi melalui transaksi (cepat): Adanya negosiasi antara rezim yang berkuasa dengan oposisi yang menginginkan demokratisasi, contoh: Pemerintahan singkat B.J. Habibie di Indonesia tahun 1998. Beliau hanya menjadi presiden selama satu tahun setelah didesak untuk mengadakan pemilu pada tahun 1999.

b)      Non konsensual (tanpa kesepakatan)

1)      Transisi melalui pejuangan revolusioner berkepanjangan (bertahap), contoh: perjuangan Nelson Mandela dalam menghapus politik apartheid di Afrika Selatan dan masa kekuasaan Napoleon Bonaparte di Prancis.

2)      Transisi melalui perpecahan (cepat):

§  Revolusi: Perubahan terencana dengan mengerahkan massa dalam jumlah besar untuk mengakhiri kepemimpinan rezim yang berkuasa secara paksa dan mengubah sistem politik negara. Contoh: Revolusi di Mesir tahun 1952 (naiknya Jamal Abdun Nashir sebagai presiden), Revolusi Islam Iran tahun 1979 (turunnya Syah Reza Pahlevi).

§  Kudeta: Perebutan kekuasaan dengan cara paksa oleh militer, contoh: di Negara Portugal, Aljazair tahun 1992, Turki tahun 1997, dan di Thailand belum lama ini.

§  Extrication: Rezim otoriter tiba-tiba kehilangan legitimasi dan menyerahkan kekuasaan kepada pihak oposisi, contoh: di Negara Jerman.

§  Keruntuhan: Pemerintahan jatuh karena kalah perang atau diduduki pasukan asing, contoh: Di Eropa Barat, Turki Utsmani pasca Perang Dunia I, Jepang pasca Perang Dunia II, Afghanistan tahun 2001, Irak tahun 2003.